Senin, 30 Agustus 2021
LEMBAR
PENGESAHAN
KURIKULUM
UPTD
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 RAHARJA
KECAMATAN
PURWAHARJA KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN
PELAJARAN 2021/2022
Setelah memperhatikan dan
pertimbangan Saran pendapat serta Komitmen dari komite sekolah, maka dengan ini
Kurikulum UPTD SD Negeri 2 Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada masa
Pandemi Covid 19 disahkan untuk diberlakukan pada
Tahun
Pelajaran 2021 – 2022
Ditetapkan di : Banjar
Mengetahui/Menyetujui Tanggal : 19
Juli 2021
Ketua
Komite Sekolah Kepala
UPTD SD Negeri 2 Raharja
Drs.H RUSWA
SUMARNA, M.Si ADE , S.Pd
NIP :19630716 198305 1 006
|
|
|
|
Mengetahui
/Mengesahkan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banjar Drs.H.A.LUKMANULHAKIM,M.Si Pang/Gol:Pembina Utama Muda,IV/c NIP. 19620127 198112 1 001 |
|
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR
UPTD SD NEGERI 2 RAHARJA
Jl,Siliwangi Km 3,5 Raharja Tlp ( 0265 )
744596 Kode Pos.46333 Email - Sdn2raharja@yahoo co.id
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi
Jawa Barat
KEPUTUSAN KEPALA UPTD SD NEGERI 2 RAHARJA
NOMOR: 420.1/001/KTSP/SD2R/VII/2021
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN
PELAJARAN 2021/2022
|
Menimbang |
: |
1.
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan
Proses Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum
di UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Raharja perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum. |
|
Memperhatikan |
: |
2.
Undang-undang nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 3.
Peraturan Pemerintah Nomor
57
Tahun 2021
tentang Standar
Nasional Pendidikan; 4.
Perpres
87 Tahun 2017 tentang penguatan
Pendidikan Berkarakter; 5.
Permendikbud
RI No 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan
Budi Pekerti; 6.
SK Balitbang N0 018/H/KR/2020 tentang KI
dan KD. 7.
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri, Nomor 03/KB/2021,
Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 tentang
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) 8.
Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7l9 lpl 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kurrikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus 9.
Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada
Satuan Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat 10.Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
420/Kpts.ll3 Disdikbud/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender
Pendidikan TK, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan Kota Banjar Tahun Pelajaran
2021/2022. |
|
Mengingat |
: |
Saran dan
usul serta kemupakatan peserta rapat Tim Pengembang Kurikulum UPTD SD Negeri 2 Raharja
Kecamatan Purwaharja
Kota Banjar tanggal 13 Juli 2020. |
MEMUTUSKAN
|
Menetapkan |
: |
Keputusan Kepala
UPTD SD Negeri 2 Raharja Tentang Tim
Pengembang Kurikulum Tahun Pelajaran 2021/2022. |
|
Pertama |
: |
Mengangkat
Tim Pengembang Kurikulum. |
|
Kedua |
: |
Menyusun dan menugaskan
Tim Pengembang Kurikulum seperti pada
Lampiran I. |
|
Ketiga |
: |
Tim
pengembang malaporkan hasil
kajian kepada kepala sekolah. |
|
Keempat |
: |
Semua biaya
yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini,
dibebankan pada anggaran yang sesuai. |
|
Kelima |
: |
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dibetulkan sebagai mana mestinya. |
|
Keenam |
: |
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Surat Keputasan ini. |
|
DI
Tetapkan : Purwaharja
Tanggal : 19 Juli 2021 Mengetahui Pengawas TK/SD Kec.Purwaharja Kepala UPTD SD Negeri 2 Raharja Hj. NONOK MINTARSIH, S.Pd ADE,
S.Pd NIP, 19631120
198305 2 006 NIP : 19630716 198305 1 006 |
Tembusan:
1.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
2.
Arsip.
LAMPIRAN :1
KEPUTUSAN KEPALA UPTD SD
NEGERI 2 RAHARJA
TENTANG TIM PENGEMBANG
KURIKULUM 2013
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
NOMOR: 420.1/001/KTSP/SD2R/VII/2021
TANGGAL : 19 JULI 2021
SUSUNAN TIM
PENGEMBANG
KURIKULUM
UPTD SD NEGERI 2 RAHARJA
KECAMATAN
PURWAHARJA KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN
PELAJARAN 2021/ 2022
1.
PENANGGUNG JAWAB : ADE , S.Pd (Kepala UPTD SDN 2 Raharja)
: Drs.RUSWA SUMARNA,M.Si (Ketua Komite)
: OMAN (Wakil Ketua Komite)
2.
KETUA : ELSY JULVITA,S.Pd
3.
SEKRETARIS : JAJANG NURJAMAN,S.Pd ( Guru )
4.
BENDAHARA : NUNUNG ADI SULISTIANI,S.Pd,SD (
Guru )
5. ANGGOTA :
|
a. |
Bidang Pelajaran Agama dan Budipekerti |
: |
M. AKBAR PRIADI, S.Pd.I |
|
b. |
Bidang Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian |
: |
NUNUNG ADI SULISTIANI,S.Pd,SD |
|
c. |
Bidang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
: |
ELSY JULVITA,S.Pd |
|
d. |
Pengembang Kurikulum 2013 |
: |
MARIANA HESTY KUSUMAWATI, S.Pd |
|
e. |
Bidang Mata Pelajaran Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
: |
ROSI KANIA DEWI, S.Pd |
|
f. |
Budaya lingkungan |
: |
ELIN DARLIAH ,S.Pd |
|
g. |
Peningkatan Mutu |
: |
JAJANG NURJAMAN,S.Pd |
|
h. |
Koordinasi |
: |
WARSUNAH,S.Pd |
Banjar, 19 Juli 2021 Kepala UPTD SDN 2 Raharja ADE , S.Pd NIP :19630716 198305 1 006
SURAT REKOMENDASI
KURIKULUM
SEKOLAH 2013 MASA PANDEMI COVID-19
PENGAWAS PEMBINA AKADEMIK
WILAYAH KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah memeriksa dokumen Kurikulum UPTD SD Negeri 2
Raharja Masa
Pandemi Covid-19 yang ditetapkan/disahkan oleh,
Satuan Pendidikan : UPTD SD Negeri 2 Raharja
Alamat : Jalan Siliwangi KM.3,5 Raharja
Kec Purwaharja Kota Banjar
Desa Raharja Kec.Purwaharja_KabKota Banjar
Dengan menggunakan instrumen validasi/telaah Masa Pandemi Covid-19, bersama ini :
Nama : Hj.
NONOK MINTARSIH, S.Pd
NIP :.19631120 198305 2 006
Jabatan : Pengawas TK/SD Kecamatan Purwaharja
Memberikan pertimbangan dan atau rekomendasi untuk
melaksanakan Kurikulum UPTD SD Negeri 2 Raharja Masa Pandemi Covid-19 dengan
pertimbangan :
* Dapat direkomendasikan tanpa syarat.
* Dapat direkomendasikan dengan syarat untuk perbaikan/penyempurnaan.
* Belum
dapat direkomendasikan.
Dengan alasan:
* Semua unsurKurikulum Sekolah 2013 Masa Pandemi Covid-19 terpenuhi dengan lengkap.
* Unsur Kurikulum
Sekolah 2013 Masa Pandemi Covid-19terpenuhi tetapi kurang lengkap.
* Unsur Kurikulum
Sekolah 2013 Masa Pandemi Covid-19 tidak lengkap.
Demikian pernyataan
kami buat sebagai bahan pertimbangan dan atau mererekomendasikan ditetapkannya
Kurrikulum UPTD SD Negeri 2 Raharja pada Masa Pandemi Covid-19.
Purwaharja, Juli 2021
Pengawas TK/SD Kec.Purwaharja
Hj. NONOK MINTARSIH, S.Pd
NIP, 19631120
198305 2 006
INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI DOKUMEN I
KTSP
Nama Sekolah : UPTD
SD NEGERI 2 RAHARJA
Nama Kepala Sekolah : ADE, S.Pd
Alamat Sekolah : Jln. Siliwangi KM.3,5 Raharja Kec.Purwaharja Kota Banjar
Kabupaten/Kota : Kota Banjar
|
No |
Komponen
KTSP/Indikator |
Penilaian |
Catatan |
|
|
Ya |
Tidak |
|
||
|
|
Cover/halaman |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
4. Alamat
sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
4.Tanda tangan pengesahan
kepala/ pejabat dinas pendidikan Kota |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Daftar isi Berupa sistematika dokumen dan diikuti nomor halaman. |
|
|
|
|
|
I |
PENDAHULUAN |
|
|
|
|
A. |
Latar
belakang Memuat informasi perubahan
kurikulum beserta rasio nalnya,
keinginan satuan pendidikan untuk melakukan perubahan kurikulum, dan harapan
pemangku kepen tingan di satuan
pendidikan melaksanakan KTSP. |
|
|
|
|
B |
.Landasan
Penyusunan KTSP |
|
|
|
|
|
1.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan. 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4.
Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Beban
Kerja Guru dan Kepala Sekolah Peraturan 5.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58
Tahun 2014 tentang Struktur dan Muatan Kurikulum 2013, 6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Ekstrakurikuler. 7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Kepramukaan. 8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru TIK. 9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
2013 serta Rencana Evaluasi dan Perbaikan Kurikulum 10. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi
Pekerti. 11. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Sekolah. 12. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 13. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan
Lingkungan Sekolah bagi siswa baru. 14. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program
Indonesia Pintar. 15. Permendikbud
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 16. Permendikbud
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, 17. Permendikbud
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, 18. Permendikbud
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, 19. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah 20. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Penilaian Hasil Belajar. 21. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah 22. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan
Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 23. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan 24. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 25. Permendikbud
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dn Pendidikan Menengah. 26. Permendikbud
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. 27. Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. 28. Keputusan
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan,
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384
Tahun 2021, Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9). 29. Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum
2013 pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah Berbentuk Sekolah Menengah
Atas untuk Kondisi Khusus. 30. Surat
Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Corona
Virus Disease (COVID-19). 31. Surat
Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa
Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). 32. Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Muatan Lokal Bahasa Daerah. 33. Peraturan
Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 34. Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/Kpts.113-Disdikbud/2021
tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan TK, SD, SMP, dan
Pendidikan Kesetaraan Kota Banjar Tahun Peljaran 2021/2022. |
|
|
|
|
C. |
Tujuan KTSP disusun sebagai acuan
pelaksanaan pendidikan, pembelajaran,
dan penilaian di satuan pendidikan. |
|
|
|
|
D. |
Acuan
Konseptual KTSP (sesuai Permendikbud no 61 tahun 2014) |
|
|
|
|
E. |
Prinsip
Penyusunan KTSP |
|
|
|
|
II |
VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH |
|
|
|
|
A. |
Visi Dijadikan sebagai cita-cita
bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada
masa yang akan datang |
|
|
|
|
Mampu memberikan inspirasi,
motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang
berkepentingan; |
|
|
|
|
|
Selaras dengan visi institusi di
atasnya serta visi pendidikan nasional; |
|
|
|
|
|
Hasil rapat dewan guru yang
dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite
sekolah/madrasah; |
|
|
|
|
|
Disosialisasikan kepada warga
satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan; |
|
|
|
|
|
Ditinjau dan dirumuskan kembali
secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. |
|
|
|
|
|
B. |
Misi |
|
|
|
|
|
Memberikan arah dalam mewujudkan
visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; |
|
|
|
|
Merupakan tujuan yang akan
dicapai dalam kurun waktu tertentu; |
|
|
|
|
|
Menjadi dasar program pokok
satuan pendidikan; |
|
|
|
|
|
Menekankan pada kualitas layanan
peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan; |
|
|
|
|
|
Memuat pernyataan umum dan khusus
yang berkaitan dengan program satuan pendidikan; |
|
|
|
|
|
Memberikan keluwesan dan ruang
gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit satuan pendidikan yang
terlibat; |
|
|
|
|
|
C. |
Tujuan |
|
|
|
|
|
Mengakomodasi masukan dari
berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan
diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; |
|
|
|
|
Disosialisasikan kepada warga
satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. |
|
|
|
|
|
Menggambarkan tingkat kualitas
yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); |
|
|
|
|
|
Mengacu pada visi, misi, dan
tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; |
|
|
|
|
|
|
Mengacu pada standar kompetensi
lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah; |
|
|
|
|
III |
MUATAN KURIKULER Muatan
KTSP terdiri atas muatan nasional dan muatan lokal. Muatan KTSP diwujudkan
dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan dan penjelasannya. |
|
|
|
|
A. |
Muatan Nasional |
|
|
|
|
|
Muatan kurikulum pada tingkat nasional
terdiri atas kelompok mata pelajaran
A, kelompok mata pelajaran B, termasuk bimbingan konseling dan
ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. |
|
|
|
|
B. |
Muatan Lokal |
|
|
|
|
|
Muatan lokal yang dikembangkan oleh
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan /atau
satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan
dan kearifan daerah tempat tinggalnya yang menjadi: 1) bagian mata pelajaran kelompok B; atau
2) mata pelajaran yang berdiri sendiri
pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal mandiri dengan waktu pembelajaran maksimum 2 JP per minggu. |
|
|
|
|
Melampirkan KI-KD pengembangan muatan lokal dari KI-KD mata pelajaran Kelompok B bila terintegrasi |
|
|
|
|
|
Lampirkan KI-KD yang disusun Daerah bila ada mata pelajaran muatan
lokal mandiri. |
|
|
|
|
|
C. |
|
|
|
|
|
D. |
Program penumbuhan budi pekerti
dan literasi |
|
|
|
|
E. |
Bimbingan Konseling (BK) |
|
|
|
|
|
Bimbingan konseling dapat diselenggarakan
melalui tatap muka di kelas sebagai muatan kurikulum yang ditetapkan pada
tingkat satuan pendidikan. Memuat penjelasan tentang Layanan
BK dan Mekanisme pelaksanaan BK |
|
|
|
|
F. |
Kegiatan Ekstrakurikuler |
|
|
|
|
|
1. Memuat penjelasan dan strategi kegiatan ekstraku rikuler wajib Pendidikan Kepramukaan a. Blok– kapan, di mana, dan berapa lama b. Aktualisasi – waktu dan
materi c. Program Kegiatan
Ekstrakurikuler memuat:rasional dan tujuan umum; (deskripsi setiap kegiat an ekstra kurikuler;pengelolaan; pendanaan; dan evaluasi) |
|
|
|
|
2. Ekstrakurikuler pilihan a.Pilihan sesuai bakat dan
minat peserta didik. Ber bentuk latihan olah-bakat dan latihan olah- minat , b. Program Kegiatan
Ekstrakurikuler memuat: rasio nal dan tujuan umum; (deskripsi setiap kegiatan ekstra kurikuler; pengelolaan; pendanaan;
dan evaluasi.) |
|
|
|
|
|
G |
Pengembangan Pendidikan berbasis keunggulan lokal/ global |
|
|
|
|
H |
Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) Memuat penjelasan tentang
Kompetensi TIK yang dibimbingkan bagi peserta didik Mekanisme pembimbingan
TIK di satuan pendidikan |
|
|
|
|
I. |
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) |
|
|
|
|
|
Penentuan
ketuntasan hasil belajar dilakukan pada awal tahun pelajaran melalui musyawarah
oleh satuan pendidikan. |
|
|
|
|
Nilai ketuntasan minimal untuk KD
pengetahuan dan KD keterampilan adalah 60, sedangkan
untuk sikap spiritual dan sikap sosial adalah baik (B). |
|
|
|
|
|
Satuan pendidikan dapat menentukan nilai ketuntasan minimal diatas nilai ketuntasan
minimal yang ditentukan pemerintah, melalui proses
analisis kondisi sekolah |
|
|
|
|
|
Remedial dan Pengayaan
|
|
|
|
|
|
|
1.
Remedial wajib diikuti oleh siswa yang belum mencapai KKM dalam setiap kompetensi dasar. 2.Remedial dimulai dengan kegiatan
pembelajaran dan
diakhiri dengan
penilaian indikator yang belum tuntas
pada setiap KD 3.Remedial dilaksanakan di dalam/di luar(*) jam
pembelajaran 4. Remedial dilakukan dalam satu semester
yang sama. 5. Nilai remedial dapat
melampaui atau sama dengan (*)
KKM. 6. Pengayaan
wajib/boleh(*)
diikuti oleh siswa yang telah mencapai KKM dalam setiap kompetensi
dasar. 7. Kegiatan pengayaan dilaksanakan di dalam/di luar jam pembelajaran(*). Pilihan satuan pendidikan |
|
|
Remidial dilaksanakan untuk KD yang belum tuntas dan
dilaksanakan di jam pembelajaran. Nilai remidial diambil dari batas nilai KKM Pengayaan diikuti bagi siswa yang telah mencapai nilai
diatas KKM dilaksanakan di dalam jam pembelajaran |
|
K. |
Kriteria Kenaikan dan Kelulusan |
|
|
|
|
|
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
dalam dua
semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya BAIK
sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 3. Nilai ekstrakurikuler pendidikan
kepramukaan minimal
BAIK. 4. Seorang siswa
naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno dewan guru dengan
mempertim bangkan kebijakan sekolah, seperti
minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan
lainnya yang berlaku di sekolah tersebut |
|
|
|
|
IV |
BEBAN BELAJAR, uraian mencantumkan : |
|
|
|
|
|
Beban belajar peserta didik pada kondisi normal dan
kondisi khusus |
|
|
|
|
V |
KALENDER PENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
Menguraikan alokasi Waktu tentang: a. Permulaan tahun pelajaran b. Pengaturan waktu belajar efektif c. Pengaturan Waktu Libur d. Rincian Kegiatan sekolah |
|
|
|
|
VI |
LAMPIRAN |
|
|
|
|
|
SK Tim
Pengembang Kurikulum |
|
|
|
|
|
Bukti
fisik mekanisme penyusunan dari
analisis sampai dengan penetapan/pemberlakuan kurikulum |
|
|
|
|
|
Lembar
validasi pengawas |
|
|
|
Banjar,
Juli
2021
Kepala
UPTD SDN 2 RAHARJA Pengawas
Pembina,
ADE, S.Pd Hj. NONOK MINTARSIH, S.Pd NIP.19630716
198305 1 006 NIP, 19631120
198305 2 006
Langganan:
Postingan (Atom)